Mengapa Pemerintah Indonesia Obral Bantuan Sosial Dan Sejenisnya? (Sebuah Analisis Sederhana)

Ilustrasi bantuan sosial

Jagoan Banten. Pandemi covid-19 belum berakhir. Bahkan per 9 Januari 2021, kasus Covid-19 yang tercatat mencapai 818.386 kasus dengan penambahan 10.046 kasus. 

Data ini tentu tidak bisa menggambarkan kondisi sebenarnya mengingat masih banyak masyarakat yang takut mengakui dirinya terpapar virus covid-19 atau tidak sadar kalau dirinya sudah terpapar. Ini berarti jumlah kasus yang sebenarnya lebih banyak dari data tersebut. 

Untuk bisa membatasi ruang gerak penyebaran covid-19, pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang kemudian diganti menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berlaku untuk Jawa Bali. 

Dengan semakin tingginya angka kasus covid-19, pemerintah kemudian mengambil inisiatif memberikan bantuan stimulus ekonomi selama pandemi. 

Tercatat 7 jenis bantuan pemerintah terkait covid pada tahun 2020 antara lain :

1. Bantuan sembako sebesar Rp 600.000 perbulan selama tiga bulan. Anggaran mencapai 2.2 triliun hanya untuk Jakarta. Belum untuk Botabek yang mencapai 1 triliun. 

2. Bantuan sosial tunai untuk wilayah diluar Jabotabek sebesar Rp 600.000 selama tiga bulan.

3. BLT Dana Desa untuk keluarga penerima manfaat sebesar Rp 600.000 perbulan selama tiga bulan pada gelombang 1 dan Rp 300.000 selama tiga bulan pada gelombang 2.

4. Listrik gratis untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA yang menghabiskan anggaran 15,39 triliun.

5. Kartu Prakerja dengan memberikan bantuan insentif 1 juta setiap bulannya.

6. Subsidi gaji karyawan Rp 600.000 tiap bulan yang memakan anggaran hingga 37,7 triliun.

7. BLT Usaha Mikro sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta usaha mikro yang menghabiskan anggaran 22 triliun. 

(Sumber : kompas.com)

Selain tujuh bantuan di atas, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayan juga ikut memberikan bantuan kepada para gunu honorer sebesar Rp 1,8 juta untuk lebih dari 600 ribu guru honorer. 

Terbaru, diawal 2021 pemerintah juga akan mengguyurkan bantuan melalui Kemensos terdiri dari bantuan program keluarga harapan, kartu sembako dan bansos tunai.

Jika menghitung keseluruhan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk stimulus ekonomi selama Pandemi covid-19, tentu nilainya sangat fantastis. 

Lalu mengapa pemerintah mengobral bantuan sosial selama pandemi?

Bagi mereka yang memahami ilmu ekonomi makro, tentu obral bantuan ini bukan sesuatu yang aneh. Mereka jelas memahami mengapa pemerintah melakukan ini, yakni untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tapi bagi masyarakat umum, mungkin heran mengapa begitu banyak bantuan bahkan ditengah simpang siurnya data sampai pada anggapan salah sasaran.

Tulisan ini akan mencoba menganalisa secara sederhana untuk memberikan gambaran mengapa pemerintah memberikan beragam bantuan selama pandemi covid-19 ini. 

Seperti uraian di atas, selama pandemi pemerintah melaksanakan PSBB atau PPKM. Dengan adanya pembatasan ini, beberapa sektor ekonomi akan mengalami kelumpuhan. Sederhananya akan banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya karena "dipaksa" berdiam diri di rumah.

Jika tidak memiliki penghasilan, maka daya beli akan berkurang. Saat daya beli masyarakat berkurang, maka produk dipasaran tidak laku. Hasilnya produk tersebut tidak terjual dan mengakibatkan produsen kehilangan profit yang seharusnya diterima.

Saat produsen baik dalam skala kecil atau industri besat terus menerus mengalami kerugian, maka pilihan rasional yakni dengan mengurangi faktor produksi semisal dengan melakukan PHK. 

Akibat PHK, maka semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan dan daya beli masyarakat semakin berkurang. 

Jika ini berlangsung lama, maka akan seperti bola salju kecil yang akan terus membesar dan mengakibatkan krisis ekonomi yang parah.

Nah karena itu pemerintah mengobral berbagai bantuan sosial untuk memutus potensi krisis ekonomi yang akan terjadi.

Masyarakat penerima bantuan akan tetap memiliki daya beli untuk konsumsi sehingga produk dari produsen skala besar (industri) maupun skala kecil tetap laku dipasaran. Operasional produksi produk tidak terganggu dan para pekerja tetap bisa bekerja dan memperoleh penghasilan.

 

Dengan demikian ekonomi akan tetap berjalan seperti biasanya dengan adanya stimulus yang diberikan pemerintah tersebut. 

Lalu bagaimana saat ada anggapan bahwa bantuan sosial banyak yang salah sasaran?

 

Bagi pemerintah, itu tidak terlalu penting. Yang terpenting bantuan dapat diterima masyarakat yang digunakan untuk konsumsi. Tujuan akhirnya ekonomi secara makro tetap berjalan dengan baik.

Siapa yang diuntungkan? 

Bantuan pemerintah ini tentu akan menguntungkan penerimanya sehingga ia bisa bertahan dimasa Pandemi. Rumah tangga produksi juga tetap bisa beroperasi karena permintaan dari rumah tangga konsumsi masih bisa berjalan normal seperti layaknya sebelum pandemi.

Demikian analisis sederhana mengapa pemerintah memberikan begitu banyak bantuan sosial selama pandemi covid-19 ini. Analisis ini tidak didasarkan pada hitungan ilmu ekonomi yang njelimet dan sulit dipahami orang awam. 

Analisis ini bersifat pragmatis dan dari sudut pandang masyarakat yang tidak memahami secara komprehensif bagaimana pengelolaan ekonomi secara makro.

Namun demikian, semoga analisis ini bermanfaat bagi masyarakat secara umum.