Bansos Berikut Ditargetkan Cair Minggu Keempat Bulan Maret 2021

Mensos Tri Rismaharini

Jagoan Banten. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/03/2021) sore menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi, perbaikan, dan sinkronisasi data terkait dengan bantuan sosial (bansos). 

Hal ini dilakukan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos yang diberikan kepada masyarakat.

“Beberapa bulan kemarin, kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT Pos,” ujarnya

Mensos mengungkap bahwa terdapat tiga bansos yang akan digulirkan pemerintah, pertama Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kedua, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta KPM, serta Bantuan Subsidi Tunai (BST) dengan target 10 juta KPM.

Masih dalam keterangan persnya, Risma juga menyampaikan bahwa target bansos untuk bulan Maret 2021 ini dapat dicairkan pada minggu keempat bulan Maret yang juga akan berbarengan dengan pencairan bansos untuk bulan April. 

“Harapan kami, untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk bulan April, kami akan serahkan pada bulan Maret, sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin dan semua seluruhnya itu kita gunakan uang elektronik atau penyalurannya melalui sistem nontunai. Jadi semua lewat Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) dan PT Pos,” ungkap Risma.

Namun, dari data hasil evaluasi dan sinkronisasi yang didapatkan belum sesuai dengan target tersebut karena terdapat sejumlah daerah yang belum sepenuhnya memadankan data dengan data kependudukan. Untuk itu, Risma mengatakan akan mengejar dan memenuhi target kuota KPM yang sudah ditetapkan.

“Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya, jadi kami menurunkan staf bekerja sama dengan daerah. Kami menurunkan staf untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota,” ujar Risma.

Risma mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pendataan di sejumlah daerah, termasuk suku-suku terpencil di kawasan Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

“Kami lakukan perekaman dengan mendatangi kawasan-kawasan tersebut. Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Kami bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verival [verifikasi dan validasi] data di lapangan,” ujarnya.

Mensos menekankan tentang pentingnya data yang dikeluarkan harus benar. Untuk itu, ia pun mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi dan pembaruan data yang dibutuhkan.*

Sumber : diolah dari menpan.go.id