Jadwal PDM ASN Dan PPT Non ASN Kabupaten Kota Se-Indonesia Melalui MySAPK BKN



Jagoan Banten - Jadwal aktivasi akun melalui MySAPK BKN untuk Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN telah dilaksankan pada Juni 2021.

Mulai Juli hingga Desember 2021, proses PDM memasuki tahap pelaksanaan PDM atau usulan PDM yang kemudian akan diverifikasi mulai Agustus 2021.

Untuk mengetahui secara detail tentang PDM ASN dan PPT Non ASN serta bagaimana melakukan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK silahkan baca :


Dalam memudahkan proses pemutakhiran data, BKN telah melakukan penjadwalan berdasarkan pembagian wilayah PDM.

Pembagian wilayah tersebut berdasarkan wilayah kantor regional (Kanreg) BKN. Secara keseluruhan terdapat 14 Kanreg BKN ditambah dengan Pusat.

Pelaksanaan PDM dijadwalkan menjadi tiga periode. Periode 1 dilaksanakan pada 12 Juli - 11 Agustus 2021, periode 2 dilaksanakan pada 12 Agustus - 11 September 2021, dan periode 3 dilaksanakan pada 12 September - 11 Oktober 2021.


Jadwal Instansi Pusat


Walau dibuat tiga periode, khusus untuk pusat, kanreg 9 dan kanreg 14, pelaksanaan PDM dilaksanakan penuh mulai dari 12 Juli - 11 Oktober 2021.

Berikut daftar nama intansi pusat, Kanreg 9 dan 14 :

Pusat


  1. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
  2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  3. Badan Pusat Statistik
  4. Badan Pemeriksa Keuangan
  5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  7. Badan Kepegawaian Negara
  8. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  10. Setjen Dewan Perwakilan Daerah
  11. Badan Tenaga Nuklir Nasional
  12. Kementerian Dalam Negeri
  13. Setjen Komisi Pemilihan Umum
  14. Perpustakaan Nasional RI
  15. Kementerian Sosial
  16. Badan Siber dan Sandi Negara
  17. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  18. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
  19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  20. Kementerian Perindustrian
  21. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
  22. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  23. Kementerian Perdagangan
  24. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  25. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  26. Setjen KOMNAS HAM
  27. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
  28. Mahkamah Agung RI
  29. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  30. Kementerian Agama
  31. Badan Pengawas Pemilihan Umum
  32. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  33. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  34. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
  35. Setjen WANTANNAS
  36. Kementerian Pertanian
  37. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  38. Kementerian Kesehatan
  39. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  40. Kejaksaan Agung
  41. Badan Standardisasi Nasional
  42. Kepolisian Negara
  43. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  44. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  45. Arsip Nasional Republik Indonesia
  46. Badan Narkotika Nasional
  47. Sekretariat Jenderal MPR
  48. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  49. Kementerian Ketenagakerjaan
  50. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
  51. Sekretariat Jenderal DPR RI
  52. Badan Koordinasi Penanaman Modal
  53. Lembaga Administrasi Negara
  54. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  55. Badan Keamanan Laut RI
  56. Komisi Aparatur Sipil Negara
  57. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  58. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
  59. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  60. Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
  61. Badan Informasi Geospasial
  62. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  63. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  64. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  65. Kementerian Keuangan
  66. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  67. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  68. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  69. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  70. Kementerian Pertahanan
  71. Kementerian Perhubungan
  72. Sekretariat Kabinet
  73. Ombudsman Republik Indonesia
  74. Kementerian Luar Negeri
  75. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  76. Kementerian Sekretariat Negara
  77. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  78. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  79. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  80. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  81. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  82. Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha


Kanreg 9


  1. Pemerintah Kab. Mimika
  2. Pemerintah Kab. Biak Numfor
  3. Pemerintah Kab. Merauke
  4. Pemerintah Kab. Boven Digoel
  5. Pemerintah Provinsi Papua
  6. Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
  7. Pemerintah Kab. Asmat
  8. Pemerintah Kota Jayapura
  9. Pemerintah Kab. Keerom
  10. Pemerintah Kab. Mappi
  11. Pemerintah Kab. Yahukimo
  12. Pemerintah Kab. Nabire
  13. Pemerintah Kab. Jayapura
  14. Pemerintah Kab. Sarmi
  15. Pemerintah Kab. Jayawijaya
  16. Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
  17. Pemerintah Kab. Nduga
  18. Pemerintah Kab. Yalimo
  19. Pemerintah Kab. Supiori
  20. Pemerintah Kab. Waropen
  21. Pemerintah Kab. Puncak
  22. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
  23. Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
  24. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
  25. Pemerintah Kab. Paniai
  26. Pemerintah Kab. Dogiyai
  27. Pemerintah Kab. Puncak Jaya
  28. Pemerintah Kab. Deiyai
  29. Pemerintah Kab. Tolikara
  30. Pemerintah Kab. Intan Jaya



Kanreg 14


  1. Pemerintah Kab. Fak-Fak
  2. Pemerintah Provinsi Papua Barat
  3. Pemerintah Kab. Sorong Selatan
  4. Pemerintah Kab. Sorong
  5. Pemerintah Kota Sorong
  6. Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
  7. Pemerintah Kab. Kaimana
  8. Pemerintah Kab. Maybrat
  9. Pemerintah Kab. Manokwari
  10. Pemerintah Kab. Raja Ampat
  11. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
  12. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
  13. Pemerintah Kab. Tambrauw
  14. Pemerintah Kab. Teluk Wondama


PDM PERIODE 1


Selanjutnya yang wilayah kabupaten / kota atau instansi yang akan melaksanakan PDM pada periode 1 (12 Juli - 11 Agustus) yaitu :


Kanreg 4


  1. Pemerintah Kab. Bone
  2. Pemerintah Kab. Pasangkayu
  3. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Pemerintah Kab. Enrekang
  4. Pemerintah Kab. Soppeng
  5. Pemerintah Kab. Maros
  6. Pemerintah Kab. Bulukumba
  7. Pemerintah Kab. Bantaeng
  8. Pemerintah Kota Kendari
  9. Pemerintah Kab. Jeneponto
  10. Pemerintah Kab. Barru
  11. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
  12. Pemerintah Kab. Sinjai
  13. Pemerintah Kab. Luwu Utara
  14. Pemerintah Kota Parepare
  15. Pemerintah Kab. Luwu Timur
  16. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
  17. Pemerintah Kab. Takalar
  18. Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
  19. Pemerintah Kab. Wajo
  20. Pemerintah Kab. Luwu
  21. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
  22. Pemerintah Kab. Buru
  23. Pemerintah Kab. Tana Toraja
  24. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
  25. Pemerintah Kab. Konaw


Kanreg 8


  1. Pemerintah Kota Tarakan
  2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 
  3. Pemerintah Kab. Tanah Laut
  4. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
  5. Pemerintah Kab. Pulang Pisau
  6. Pemerintah Kab. Tapin
  7. Pemerintah Kab. Tana Tidung
  8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  9. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
  10. Pemerintah Kab. Malinau
  11. Pemerintah Kota Balikpapan
  12. Pemerintah Kota Bontang
  13. Pemerintah Kota Banjarmasin
  14. Pemerintah Kota Palangka Raya
  15. Pemerintah Kab. Bulungan
  16. Pemerintah Kab. Kutai Barat


Kanreg 10


  1. Pemerintah Kab. Buleleng
  2. Pemerintah Kab. Karangasem
  3. Pemerintah Provinsi Bali
  4. Pemerintah Kab. Gianyar
  5. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
  6. Pemerintah Kab. Lombok Barat
  7. Pemerintah Kab. Badung
  8. Pemerintah Provinsi NTB
  9. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
  10. Pemerintah Kab. Bima
  11. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
  12. Pemerintah Kota Mataram
  13. Pemerintah Kab. Lombok Utara
  14. Pemerintah Kab. Jembrana
  15. Pemerintah Kab. Lombok Timur


Kanreg 11


  1. Pemerintah Kab. Bone Bolango
  2. Pemerintah Kota Gorontalo
  3. Pemerintah Kab. Gorontalo
  4. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
  5. Pemerintah Provinsi Gorontalo
  6. Pemerintah Kab. Minahasa
  7. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
  8. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
  9. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
  10. Pemerintah Kab. Boalemo
  11. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
  12. Pemerintah Kab. Halmahera Utara


Kanreg 12


  1. Pemerintah Kota Pariaman
  2. Pemerintah Kab. Rokan Hilir
  3. Pemerintah Kab. Karimun
  4. Pemerintah Kab. Dharmasraya
  5. Pemerintah Kota Tanjungpinang
  6. Pemerintah Kota Payakumbuh
  7. Pemerintah Kab. Lingga
  8. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
  9. Pemerintah Kab. Rokan Hulu
  10. Pemerintah Kab. Pasaman
  11. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
  12. Pemerintah Kab. Solok Selatan
  13. Pemerintah Kab. Solok
  14. Pemerintah Kota Sawahlunto


Kanreg 13


  1. Pemerintah Kab. Aceh Timur
  2. Pemerintah Kab. Aceh Barat
  3. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
  4. Pemerintah Aceh
  5. Pemerintah Kota Langsa
  6. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
  7. Pemerintah Kab. Simeulue
  8. Pemerintah Kab. Aceh Utara


PDM PERIODE 2


Wilayah kabupaten / kota atau instansi yang akan melaksanakan PDM pada periode 2 (12 Agustus - 11 September 2021 ) yaitu :


Kanreg 1


  1. Pemerintah Kab. Karanganyar
  2. Pemerintah Kab. Banjarnegara
  3. Pemerintah Kab. Kudus
  4. Pemerintah Kab. Kulon Progo
  5. Pemerintah Kab. Banyumas
  6. Pemerintah Daerah D I Yogyakarta
  7. Pemerintah Kab. Temanggung
  8. Pemerintah Kab. Rembang
  9. Pemerintah Kota Surakarta
  10. Pemerintah Kab. Wonosobo
  11. Pemerintah Kab. Magelang
  12. Pemerintah Kab. Pekalongan
  13. Pemerintah Kab. Wonogiri
  14. Pemerintah Kab. Pati
  15. Pemerintah Kab. Jepara
  16. Pemerintah Kab. Klaten
  17. Pemerintah Kab. Brebes
  18. Pemerintah Kab. Tegal
  19. Pemerintah Kab. Gunung Kidul
  20. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  21. Pemerintah Kab. Cilacap


Kanreg 2


  1. Pemerintah Kab. Pamekasan
  2. Pemerintah Kota Batu
  3. Pemerintah Kota Blitar
  4. Pemerintah Kab. Bondowoso
  5. Pemerintah Kab. Trenggalek
  6. Pemerintah Kab. Banyuwangi
  7. Pemerintah Kab. Magetan
  8. Pemerintah Kab. Bangkalan
  9. Pemerintah Kab. Pacitan
  10. Pemerintah Kab. Ngawi
  11. Pemerintah Kab. Sampang
  12. Pemerintah Kab. Kediri
  13. Pemerintah Kab. Blitar
  14. Pemerintah Kab. Bojonegoro
  15. Pemerintah Kab. Madiun
  16. Pemerintah Kota Surabaya
  17. Pemerintah Kota Madiun
  18. Pemerintah Kab. Probolinggo
  19. Pemerintah Kota Probolinggo
  20. Pemerintah Kab. Situbondo


Kanreg 3


  1. Pemerintah Kota Bekasi
  2. Pemerintah Provinsi Banten
  3. Pemerintah Kab. Pandeglang
  4. Pemerintah Kab. Pangandaran
  5. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
  6. Pemerintah Kota Sukabumi
  7. Pemerintah Kota Serang
  8. Pemerintah Kota Cirebon
  9. Pemerintah Kab. Karawang
  10. Pemerintah Kab. Serang
  11. Pemerintah Kab. Bandung
  12. Pemerintah Kota Cilegon
  13. Pemerintah Kab. Sukabumi
  14. Pemerintah Kab. Sumedang
  15. Pemerintah Kota Depok
  16. Pemerintah Kab. Subang
  17. Pemerintah Kab. Purwakarta
  18. Pemerintah Kab. Lebak
  19. Pemerintah Kab. Cirebon


Kanreg 4


  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
  2. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
  3. Pemerintah Kota Palopo
  4. Pemerintah Kab. Pinrang
  5. Pemerintah Kab. Buol
  6. Pemerintah Kab. Buton Selatan
  7. Pemerintah Kota Baubau
  8. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
  9. Pemerintah Kab. Kolaka Utara
  10. Pemerintah Kab. Mamuju
  11. Pemerintah Kab. Wakatobi
  12. Pemerintah Kab. Konawe Utara
  13. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
  14. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
  15. Pemerintah Kab. Buton
  16. Pemerintah Provinsi Maluku
  17. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  18. Pemerintah Kab. Buton Utara
  19. Pemerintah Kab. Mamasa
  20. Pemerintah Kota Ambon
  21. Pemerintah Kab. Banggai Laut
  22. Pemerintah Kab. Muna Barat
  23. Pemerintah Kab. Toraja Utara
  24. Pemerintah Kab. Buton Tengah
  25. Pemerintah Kab. Sigi


Kanreg 5


  1. Pemerintah Kota Metro
  2. Pemerintah Kab. Lampung Barat
  3. Pemerintah Kota Pontianak
  4. Pemerintah Kab. Kayong Utara
  5. Pemerintah Kab. Tanggamus
  6. Pemerintah Kab. Kubu Raya
  7. Pemerintah Kab. Way Kanan
  8. Pemerintah Provinsi Lampung
  9. Pemerintah Kab. Pesisir Barat
  10. Pemerintah Kab. Sintang
  11. Pemerintah Kab. Pesawaran
  12. Pemerintah Kab. Sekadau
  13. Pemerintah Kab. Lampung Timur
  14. Pemerintah Kab. Melawi
  15. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
  16. Pemerintah Kota Bandar Lampung


Kanreg 6


  1. Pemerintah Kota Medan
  2. Pemerintah Kota Pematangsiantar
  3. Pemerintah Kab. Simalungun
  4. Pemerintah Kab. Toba Samosir
  5. Pemerintah Kota Tanjungbalai
  6. Pemerintah Kab. Batubara
  7. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
  8. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
  9. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
  10. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
  11. Pemerintah Kab. Asahan
  12. Pemerintah Kota Sibolga
  13. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
  14. Pemerintah Kab. Nias
  15. Pemerintah Kab. Langkat
  16. Pemerintah Kab. Deli Serdang
  17. Pemerintah Kab. Labuhanbatu


Kanreg 7


  1. Pemerintah Kab. Banyuasin
  2. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
  3. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
  4. Pemerintah Kota Sungai Penuh
  5. Pemerintah Kota Prabumulih
  6. Pemerintah Kab. Bungo
  7. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
  8. Pemerintah Kab. Kepahiang
  9. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
  10. Pemerintah Kab. Belitung
  11. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
  12. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
  13. Pemerintah Kab. Musi Rawas
  14. Pemerintah Kota Pagar Alam
  15. Pemerintah Kab. Seluma
  16. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
  17. Pemerintah Kab. Tebo
  18. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
  19. Pemerintah Kota Jambi
  20. Pemerintah Provinsi Jambi
  21. Pemerintah Kab. Empat Lawang
  22. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
  23. Pemerintah Kota Bengkulu
  24. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
  25. Pemerintah Kab. Sarolangun


Kanreg 8


  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  2. Pemerintah Kota Samarinda
  3. Pemerintah Kab. Nunukan
  4. Pemerintah Kab. Barito Kuala
  5. Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
  6. Pemerintah Kab. Tabalong
  7. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
  8. Pemerintah Kab. Barito Selatan
  9. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
  10. Pemerintah Kab. Paser
  11. Pemerintah Kab. Banjar
  12. Pemerintah Kab. Gunung Mas
  13. Pemerintah Kab. Kutai Timur
  14. Pemerintah Kab. Murung Raya
  15. Pemerintah Kab. Mahakam Ulu


Kanreg 10


  1. Pemerintah Kab. Tabanan
  2. Pemerintah Kota Denpasar
  3. Pemerintah Kab. Sumba Timur
  4. Pemerintah Kab. Sumba Barat
  5. Pemerintah Kab. Sumbawa
  6. Pemerintah Kab. Nagekeo
  7. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
  8. Pemerintah Kota Bima
  9. Pemerintah Kab. Sikka
  10. Pemerintah Kab. Klungkung
  11. Pemerintah Kab. Alor
  12. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
  13. Pemerintah Kab. Dompu
  14. Pemerintah Kab. Sumba Tengah
  15. Pemerintah Kab. Belu


Kanreg 11


  1. Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
  2. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
  3. Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
  4. Pemerintah Kota KotaMobagu
  5. Pemerintah Kab. Pohuwato
  6. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
  7. Pemerintah Kota Ternate
  8. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
  9. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
  10. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
  11. Pemerintah Provinsi Maluku Utara


Kanreg 12


  1. Pemerintah Kota Padang Panjang
  2. Pemerintah Kota Solok
  3. Pemerintah Kab. Natuna
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Anamba
  5. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
  6. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
  7. Pemerintah Kab. Tanah Datar
  8. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
  9. Pemerintah Kab. Pelalawan
  10. Pemerintah Kab. Agam
  11. Pemerintah Kab. Bengkalis
  12. Pemerintah Kab. Padang Pariaman Pemerintah Kab. Bintan
  13. Pemerintah Kab. Kampar


Kanreg 13


  1. Pemerintah Kota Subulussalam
  2. Pemerintah Kota Banda Aceh
  3. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 
  4. Pemerintah Kota Lhokseumawe
  5. Pemerintah Kab. Aceh Tengah
  6. Pemerintah Kab. Aceh Besar
  7. Pemerintah Kab. Nagan Raya
  8. Pemerintah Kab. Pidie Jaya


PDM PERIODE 3


Wilayah kabupaten / kota atau instansi yang akan melaksanakan PDM pada periode 3 (12 September - 11 Oktober 2021 ) yaitu :


Kanreg 1


  1. Pemerintah Kab. Purbalingga
  2. Pemerintah Kab. Boyolali
  3. Pemerintah Kab. Grobogan
  4. Pemerintah Kab. Blora
  5. Pemerintah Kota Tegal
  6. Pemerintah Kab. Sragen
  7. Pemerintah Kab. Purworejo
  8. Pemerintah Kab. Bantul
  9. Pemerintah Kota Pekalongan
  10. Pemerintah Kab. Sukoharjo
  11. Pemerintah Kab. Sleman
  12. Pemerintah Kab. Pemalang
  13. Pemerintah Kab. Kebumen
  14. Pemerintah Kab. Demak
  15. Pemerintah Kab. Batang
  16. Pemerintah Kota Yogyakarta
  17. Pemerintah Kab. Kendal
  18. Pemerintah Kab. Semarang
  19. Pemerintah Kota Salatiga
  20. Pemerintah Kota Magelang
  21. Pemerintah Kota Semarang


Kanreg 2


  1. Pemerintah Kab. Sumenep
  2. Pemerintah Kab. Ponorogo
  3. Pemerintah Kab. Mojokerto
  4. Pemerintah Kab. Tulungagung
  5. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  6. Pemerintah Kota Mojokerto
  7. Pemerintah Kab. Jombang
  8. Pemerintah Kab. Sidoarjo
  9. Pemerintah Kab. Lamongan
  10. Pemerintah Kab. Jember
  11. Pemerintah Kota Malang
  12. Pemerintah Kab. Nganjuk
  13. Pemerintah Kab. Lumajang
  14. Pemerintah Kab. Pasuruan
  15. Pemerintah Kota Pasuruan
  16. Pemerintah Kab. Gresik
  17. Pemerintah Kab. Tuban
  18. Pemerintah Kota Kediri
  19. Pemerintah Kab. Malang


Kanreg 3


  1. Pemerintah Kab. Garut
  2. Pemerintah Kab. Bekasi
  3. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
  4. Pemerintah Kab. Indramayu
  5. Pemerintah Kota Banjar
  6. Pemerintah Kota Cimahi
  7. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  8. Pemerintah Kota Bandung
  9. Pemerintah Kota Bogor
  10. Pemerintah Kab. Bandung Barat
  11. Pemerintah Kota Tasikmalaya
  12. Pemerintah Kab. Majalengka
  13. Pemerintah Kota Tangerang
  14. Pemerintah Kab. Cianjur
  15. Pemerintah Kab. Bogor
  16. Pemerintah Kab. Tangerang
  17. Pemerintah Kab. Ciamis
  18. Pemerintah Kab. Kuningan


Kanreg 4


  1. Pemerintah Kota Makassar
  2. Pemerintah Kab. Bombana
  3. Pemerintah Kab. Buru Selatan
  4. Pemerintah Kab. Majene
  5. Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
  6. Pemerintah Kab. Maluku Tengah
  7. Pemerintah Kab. Morowali Utara
  8. Pemerintah Kab. Kolaka
  9. Pemerintah Kab. Banggai
  10. Pemerintah Kab. Muna
  11. Pemerintah Kab. Polewali Mandar
  12. Pemerintah Kab. Morowali
  13. Pemerintah Kab. Poso
  14. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  15. Pemerintah Kab. Gowa
  16. Pemerintah Kab. Donggala
  17. Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
  18. Pemerintah Kota Palu
  19. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
  20. Pemerintah Kota Tual
  21. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
  22. Pemerintah Kab. Tolitoli
  23. Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimba
  24. Pemerintah Kab. Parigi Moutong
  25. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara


Kanreg 5


  1. Pemerintah Kota Singkawang
  2. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
  3. Pemerintah Kab. Landak
  4. Pemerintah Kab. Sambas
  5. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
  6. Pemerintah Kab. Mempawah
  7. Pemerintah Kab. Mesuji
  8. Pemerintah Kab. Lampung Utara
  9. Pemerintah Kab. Pringsewu
  10. Pemerintah Kab. Lampung Tengah
  11. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  12. Pemerintah Kab. Bengkayang
  13. Pemerintah Kab. Ketapang
  14. Pemerintah Kab. Sanggau
  15. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  16. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu


Kanreg 6


  1. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
  2. Pemerintah Kab. Padang Lawas
  3. Pemerintah Kab. Nias Selatan
  4. Pemerintah Kab. Nias Barat
  5. Pemerintah Kab. Samosir
  6. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
  7. Pemerintah Kab. Nias Utara
  8. Pemerintah Kota Binjai
  9. Pemerintah Kota Padangsidimpuan
  10. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
  11. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
  12. Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
  13. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
  14. Pemerintah Kab. Mandailing Natal
  15. Pemerintah Kab. Dairi
  16. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
  17. Pemerintah Kab. Karo


Kanreg 7


  1. Pemerintah Kota Palembang
  2. Pemerintah Kab. Kerinci
  3. Pemerintah Kab. Muara Enim
  4. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
  5. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
  6. Pemerintah Kab. Lahat
  7. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
  8. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
  9. Pemerintah Kab. Bangka Barat
  10. Pemerintah Kab. Bangka
  11. Pemerintah Kab. Merangin
  12. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
  13. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
  14. Pemerintah Kab. Lebong
  15. Pemerintah Kab. Batang Hari
  16. Pemerintah Kab. Muaro Jambi
  17. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
  18. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
  19. Pemerintah Kab. Belitung Timur
  20. Pemerintah Kab. Kaur
  21. Pemerintah Kab. Mukomuko
  22. Pemerintah Provinsi Bengkulu
  23. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
  24. Pemerintah Kab. Rejang Lebong


Kanreg 8


  1. Pemerintah Kab. Kapuas
  2. Pemerintah Kab. Berau
  3. Pemerintah Kab. Balangan
  4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  5. Pemerintah Kab. Sukamara
  6. Pemerintah Kab. Seruyan
  7. Pemerintah Kab. Barito Timur
  8. Pemerintah Kab. Kotabaru
  9. Pemerintah Kota Banjarbaru
  10. Pemerintah Kab. Barito Utara
  11. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
  12. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
  13. Pemerintah Kab. Lamandau
  14. Pemerintah Kab. Katingan
  15. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara


Kanreg 10


  1. Pemerintah Kab. Bangli
  2. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
  3. Pemerintah Provinsi NTT
  4. Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
  5. Pemerintah Kab. Kupang
  6. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
  7. Pemerintah Kota Kupang
  8. Pemerintah Kab. Rote Ndao
  9. Pemerintah Kab. Manggarai
  10. Pemerintah Kab. Malaka
  11. Pemerintah Kab. Ngada
  12. Pemerintah Kab. Flores Timur
  13. Pemerintah Kab. Ende
  14. Pemerintah Kab. Lembata


Kanreg 11


  1. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
  2. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
  3. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
  4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
  5. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
  6. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
  7. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
  8. Pemerintah Kota Manado
  9. Pemerintah Kota Tomohon
  10. Pemerintah Kab. Pulau Morotai
  11. Pemerintah Kota Bitung


Kanreg 12


  1. Pemerintah Kota Bukittinggi
  2. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
  3. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
  4. Pemerintah Kota Batam
  5. Pemerintah Kab. Siak
  6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  7. Pemerintah Kota Dumai
  8. Pemerintah Kab. Sijunjung
  9. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
  10. Pemerintah Provinsi Riau
  11. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  12. Pemerintah Kota Pekanbaru
  13. Pemerintah Kota Padang


Kanreg 13


  1. Pemerintah Kota Sabang
  2. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
  3. Pemerintah Kab. Bireuen
  4. Pemerintah Kab. Bener Meriah
  5. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
  6. Pemerintah Kab. Pidie
  7. Pemerintah Kab. Gayo Lues
  8. Pemerintah Kab. Aceh Selatan


Untuk melihat secara lengkap Penjadwalan PSM ASN dan PPT Non ASN yang dirilis BKN, silahkan buka pada file dibawah ini :


Demikian informasi Jadwal PDM Kabupaten Kota Se-Indonesia Melalui MySAPK BKN. Semoga bermanfaat.
Diposkan oleh
Label:

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)