Larangan Bermain Pokemon Go Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kehadiran game Pokemon Go di Indonesia disambut begitu antusius oleh banyak orang. Game virtual yang berbasis GPS ini mewabah di Indonesia sekalipun rilis resmi game ini belum ada. Semakin banyaknya yang memainkan game Pokemon Go, ternyata juga menarik perhatian pemerintah. Berdasarkan analisa BIN, game ini dinilai berpotensi mengancam keamanan negara. Alhasil, area - area tertentu dilarang keras di masuki para pemburu Pokemon sekali pun buruannya tersebar di area tersebut.

Pokemon Go ternyata juga menarik perhatian Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menerbitkan aturan terkait game tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri, para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga banyak memainkan game ini, maka MenpanRB mengeluarkan edaran tentang larangan ASN bermain game Pokemon Go. Edaran dengan nomor B/2555/M.PANRB/07/2016 tertanggal 20 Juli 2016, berisi Larangan Bermain Game Virtual Berbasis GPS di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instansi pemerintah, sekaligus menjaga produktifitas dan disiplin ASN.

Ini Aturan Terbaru Masa Orientasi Siswa Tahun 2016 (Permendikbud No. 18 Tahun 2016)

Tahun ajaran baru 2016 / 2017 akan segera di mulai. Setiap sekolah saat ini sedang disibukan dengan kegiatan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Setelah melalui tahapan yang ditentukan, maka calon peserta didik baru yang sudah mendaftar akan menjadi peserta didik sekolah yang bersangkutan dan selanjutnya akan melalui proses yang dulu dikenal dengan istilah Masa Orientasi Siswa (MOS) atau sebutan lain seperti Masa Bimbingan Studi (Mabis) dan lain sebagainya.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bagi yang sedang mencari Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, silahkan download link di bawah ini.

Undang - undang ini mengatur tentang semua hal terkait dengan pelaksanaan pemerintah desa seperti tentang Syarat - syarat Calon Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa, Kewajiban Desa, Keuangan Desa dan lain sebagainya.

DOWNLOAD UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Peraturan lebih rinci tentang desa biasanya diatur lebih lanjut oleh peraturan daerah kota / kabupaten masing - masing desa.

DOWNLOAD UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Semoga bermanfaat.

Download Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah

Seragam SMP (tahun 2014)

Jagoan Banten. Mengenai aturan seragam sekolah, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan aturan tentang bagaimana seragam yang digunakan siswa di sekolah.

Tujuan pemberlakukan seragam sekolah ini antara lain : 

1. Menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan dikalangan peserta didik

2. Meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orang tua/wali perserta didik

3. Meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4. Menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur tentang seragam sekolah.

Atas dasar tersebut pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud No. 45 tentang Seragam Sekolah sebagai acuan bagi seluruh sekolah yang ada di Indonesia. 

Untuk membaca lengkap aturan tersebut, silahkan download dengan link di bawah ini

Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah

Lampiran I Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah

Lampiran II Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah

Demikian tulisan tentang Download Permendikbud No 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah.