Showing posts with label Peraturan Perundangan. Show all posts
Showing posts with label Peraturan Perundangan. Show all posts

Permendikbud No. 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

Permendikbud No. 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan Ujian Sekolah (US), Ujian Sekolah Berstandar nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN).  

Disebutkan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan berupa US dan USBN, sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah berupa UN. Disebutkan pula bahwa bahan untuk USBN 20 - 25 % disediakan oleh kementerian, sedangkan sisanya 75 - 80 % dibuat oleh guru pada satuan pendidikan yang dikonsolidasikan di Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Forum Tutor dan Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiah (Pokja PPS) dengan mengacu kepada kisi - kisi yang telah dibuat oleh BSNP.



PNS Pria Dapat Mengajukan Cuti Saat Istri Melahirkan Berdasarkan Aturan Ini

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil tertanggal 22 Desember 2017, dimungkinkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria mengambil cuti ketika isterinya melahirkan.




Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah akan diganti dengan Peraturan Presiden. Dan tertanggal 6 September 2017, akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Maka dengan ditandatanganinya Perpres ini, Permendikbud No. 23 tahun 2017 tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dapat diketahui hal - hal sebagai berikut :

Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas Untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua

Pernah melihat pelanggaran lalu lintas? Atau jangan - jangan kita sendiri sering melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut. Beberapa pelanggaran lalu lintas yang mungkin sering kita jumpai antara lain, banyak pengendara roda dua tidak memakai helm, berkendara tidak memiliki sim, menerobos lampu merah, kendaraan dipreteli atau tidak dilengkapi pelengkap keamanan, tidak memasang plat kendaraan dan lain sebagainya. 
Gambar ilustrasi proses tilang. Sumber gambar : polri.go.id

Pemerintah Tak Akan Berlakukan Lagi Permendikbud No. 23 Tahun 2017 Tentang 5 Hari Sekolah (Full Day)?

Seperti diketahui bersama bahwa tertanggal 12 Juni 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pasal 2 Permendikbud tersebut menyebutkan bahwa hari sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam sehari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari. Ketentuan 8 jam sehari atau 40 jam seminggu sudah termasuk didalamnya 0,5 jam untuk istirahat sehari atau 2,5 jam istirahat seminggu. Peraturan tersebut mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017 - 2018. 

Aturan Kenaikan Gaji Pokok PNS Ditargetkan Keluar Tahun Ini?


ilustrasi kenaikan  gaji pokok PNS
Seperti dilansir situs republika.co.id (07/05/17), saat ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sedang melakukan pengkajian untuk kenaikan gaji pokok PNS dengan merumuskan pola penggajian yang baru. Pola penggajian tersebut dengan mempertimbangkan besaran uang pensiun PNS yang sudah tidak aktif.

Sintaks Model Pembelajaran K13

Tulisan ini sebetulnya untuk kepentingan saya sendiri terutama dalam mengingat beberapa sintaks model pembelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013. Bagi saya, sintaks tersebut mutlak dikuasai oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013.

Bimtek Kurikulum 2013 di LPMP Banten

Terkait pelaksanaan kurikulum 2013 sendiri, terdapat kewajiban bagi setiap sekolah untuk melaksanakannya. Berdasarkan aturan yang ada, k13 harus sudah diterapkan oleh semua sekolah paling lambat tahun 2019 / 2010.

Permendikbud No 20, 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2016 Dasar Pelaksanaan Kurikulum 2013

Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23 dan 24 tahun 2016 dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013. Berikut ini adalah penjelasan terkait peraturan tersebut.


  • Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu berisi standar komptensi lulusan yang dijadikan acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Selanjutnya berdasarkan lampiran permendikbud tersebut di sebutkan bahwa setiap lulusan memiliki komptensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Untuk dimensi sikap terdiri dari sikap spiritual dan sikap sosial. Dimensi pengetahuan mencakup pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif. Sedangkan untuk dimensi keterampilan mencakup keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Untuk lebih jelasnya silahkan download link di bawah ini.

Program Kebijakan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Berlaku, Tidak Perlu Repot Membawa Map Lagi Untuk Mengurusnya

Seperti diberitakan dalam situs menpan.go.id, Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru saja meresmikan layanan kenaikan pangkat dan pensiun otomatis, secara online (paper less) dan layanan terpadu kepegawaian. Peresmian dilakukan dikantor BKN pada 22 November 2016 yang juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur.

Intruksi Mendagri Ini Berisi Larangan Pemotongan Gaji Guru, Uang Makan Guru dan Dana Bos

Mendagri Tjahjo Kumolo (sumber : www.kemendikbud.go.id)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo baru - baru ini mengeluarkan surat edaran dalam bentuk Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Surat tersebut ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2016.

Kurikulum Anti Narkoba Akan Masuk di Sekolah?

Usulan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso agar program anti narkoba dimasukan ke dalam kurikulum sekolah mendapat respon positif dari Menteri Pendidikan dan Kebudyaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy. Mendikbud mengatakan bahwa hal tersebut penting dilakukan. "Itu sangat penting" ujar Mendikbud di Kantor Kemendikbud di Jalan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016) seperti yang dilansir detik.com.

KONSEP DASAR PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DEFINISI
Penguatan Pendidikan Karakter adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi  Mental (GNRM).

Aturan Tentang Pernikahan dan Perceraian PNS

Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan kalaupun dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa.

Larangan Bermain Pokemon Go Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kehadiran game Pokemon Go di Indonesia disambut begitu antusius oleh banyak orang. Game virtual yang berbasis GPS ini mewabah di Indonesia sekalipun rilis resmi game ini belum ada. Semakin banyaknya yang memainkan game Pokemon Go, ternyata juga menarik perhatian pemerintah. Berdasarkan analisa BIN, game ini dinilai berpotensi mengancam keamanan negara. Alhasil, area - area tertentu dilarang keras di masuki para pemburu Pokemon sekali pun buruannya tersebar di area tersebut.

Pokemon Go ternyata juga menarik perhatian Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menerbitkan aturan terkait game tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri, para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga banyak memainkan game ini, maka MenpanRB mengeluarkan edaran tentang larangan ASN bermain game Pokemon Go. Edaran dengan nomor B/2555/M.PANRB/07/2016 tertanggal 20 Juli 2016, berisi Larangan Bermain Game Virtual Berbasis GPS di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instansi pemerintah, sekaligus menjaga produktifitas dan disiplin ASN.

Ini Aturan Terbaru Masa Orientasi Siswa Tahun 2016 (Permendikbud No. 18 Tahun 2016)

Tahun ajaran baru 2016 / 2017 akan segera di mulai. Setiap sekolah saat ini sedang disibukan dengan kegiatan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Setelah melalui tahapan yang ditentukan, maka calon peserta didik baru yang sudah mendaftar akan menjadi peserta didik sekolah yang bersangkutan dan selanjutnya akan melalui proses yang dulu dikenal dengan istilah Masa Orientasi Siswa (MOS) atau sebutan lain seperti Masa Bimbingan Studi (Mabis) dan lain sebagainya.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bagi yang sedang mencari Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, silahkan download link di bawah ini.
Undang - undang ini mengatur tentang semua hal terkait dengan pelaksanaan pemerintah desa seperti tentang Syarat - syarat Calon Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa, Kewajiban Desa, Keuangan Desa dan lain sebagainya.


Peraturan lebih rinci tentang desa biasanya diatur lebih lanjut oleh peraturan daerah kota / kabupaten masing - masing desa.


Semoga bermanfaat.